Awal 2026 menjadi periode ketika peta pasar online Indonesia terlihat semakin terkonsentrasi. Konsumen memang menikmati pengiriman yang kian cepat dan promo yang agresif, tetapi para penjual kecil mulai merasakan sisi lain: biaya komisi yang naik perlahan, persaingan harga yang makin ketat, serta ketergantungan pada satu-dua aplikasi untuk bertahan hidup. Di tengah ritme belanja yang serba instan, Komisi Persaingan Usaha menempatkan sorotan pada gejala domimasi oleh platform e-commerce besar—bukan hanya soal pangsa transaksi, melainkan juga soal kuasa atas data, algoritma pencarian, dan ekosistem pembayaran. Pertanyaan publik pun bergeser: apakah efisiensi digital otomatis berarti persaingan yang sehat, atau justru menyembunyikan bentuk monopoli yang lebih halus?
Isu ini menguat seiring pembahasan revisi aturan dasar persaingan. Pada akhir 2025, Komisi VI DPR mulai mengulas perubahan lanjutan terhadap UU No. 5/1999 dan meminta masukan KPPU, terutama untuk menjawab realitas ekonomi berbasis algoritma. Ketua KPPU saat itu menekankan bahwa hukum lama belum tegas menyentuh dominasi data, netralitas platform, hingga kolusi algoritma—fenomena yang membuat harga dapat “kompak” tanpa rapat kartel. Karena itu, pengawasan awal 2026 dibaca sebagai jembatan: menegakkan aturan yang ada, sembari menyiapkan fondasi regulasi baru agar praktik antipersaingan di ranah digital tidak selalu lolos karena celah pembuktian.
Komisi Persaingan Usaha Indonesia dan fokus pengawasan dominasi platform e-commerce pada awal 2026
Peran Komisi Persaingan Usaha di Indonesia sejak lama dipahami sebagai “penjaga lapangan permainan” agar pelaku usaha—besar maupun kecil—berkompetisi dengan wajar. Namun ketika transaksi bergeser ke layar ponsel, bentuk kuasa pasar ikut berubah. Awal 2026, fokus pengawasan tidak lagi semata pada kepemilikan aset fisik atau jaringan distribusi, melainkan pada desain ekosistem digital: siapa menguasai akses ke pengguna, siapa mengendalikan arus lalu lintas pencarian, dan siapa yang bisa menentukan aturan main di pasar online.
Bayangkan kisah fiktif “Toko Rina”, penjual perlengkapan bayi di Surabaya. Ia memulai dari media sosial, lalu pindah ke marketplace besar karena traffic stabil. Dalam dua tahun, 80% penjualannya datang dari satu platform e-commerce. Ketika platform itu memperkenalkan program “gratis ongkir bersyarat” dan mendorong penjual ikut skema iklan agar produk tampil di atas, Rina menghadapi dilema: ikut dan margin menipis, atau menolak dan tenggelam di halaman belakang. Di titik inilah KPPU melihat isu dominasi: ketergantungan bukan terjadi karena larangan eksplisit, tetapi karena struktur insentif yang membuat alternatif terasa tidak realistis.
Diskusi revisi UU persaingan yang mulai dibahas DPR pada November 2025 memberi konteks penting. Masukan KPPU menyoroti bahwa aturan lama belum mengatur eksplisit domimasi berbasis data dan algoritma. Dalam praktik, platform yang memiliki data perilaku jutaan pengguna bisa memetakan elastisitas harga, memprediksi tren, dan “mengarahkan” permintaan. Jika platform juga punya merek privat (private label) atau afiliasi penjual besar, muncul risiko “preferensi internal”: produk sendiri lebih sering tampil, sementara produk pihak ketiga harus membayar iklan agar terlihat.
Kontrol atas pembayaran dan logistik juga menjadi faktor. Ketika dompet digital, cicilan, dan layanan pengiriman terintegrasi, platform dapat mengunci pengalaman pengguna secara end-to-end. Ini tidak otomatis ilegal, tetapi berpotensi mengurangi ruang kompetisi, terutama bila ada perlakuan berbeda terhadap mitra tertentu. Contohnya, pembahasan tentang ekosistem pembayaran digital di sejumlah marketplace menunjukkan betapa persaingan bisa bergeser dari “harga barang” menjadi “biaya akses ke ekosistem.” Dalam konteks ini, laporan seperti dinamika pembayaran digital di marketplace relevan untuk membaca bagaimana fitur finansial dapat memperkuat posisi pasar sebuah platform.
Dalam menjalankan mandatnya, KPPU diposisikan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden, sebagaimana kerangka UU No. 5/1999. Independensi ini krusial saat berhadapan dengan perusahaan raksasa dan arus investasi besar. Karena itu, awal 2026 pengawasan cenderung menekankan dua hal: pertama, memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi dominan (misalnya syarat eksklusif yang menutup akses penjual ke platform lain); kedua, menilai dampak desain algoritmik terhadap kesempatan bersaing.
Isu dominasi juga tidak bisa dilepaskan dari karakter pasar Indonesia yang luas dan beragam. Di kota besar, konsumen sensitif pada kecepatan layanan; di banyak daerah, harga dan ongkir menjadi penentu. Perbedaan ini memberi ruang bagi praktik segmentasi harga yang ekstrem. Bila dilakukan secara transparan dan adil, itu strategi bisnis. Tetapi bila digerakkan oleh data masif untuk “membakar” pasar tertentu hingga pesaing mati, lalu harga dinaikkan saat kompetitor lenyap, maka potensi monopoli dan predatory pricing patut diuji. Insight akhirnya: di era digital, dominasi sering hadir sebagai kenyamanan yang terlalu sulit ditolak.
Dominasi data, netralitas platform, dan kolusi algoritma: bentuk baru persaingan usaha di pasar online
Di ranah digital, “siapa yang punya toko paling besar” tidak selalu menentukan pemenang. Kunci utamanya adalah data dan algoritma. KPPU menilai dominasi dapat lahir ketika satu platform e-commerce memiliki akses eksklusif pada data pengguna dalam skala sangat besar: histori pencarian, klik, waktu menonton live shopping, lokasi, hingga kebiasaan belanja musiman. Data tersebut memberi kemampuan untuk mengatur tampilan produk, memprediksi permintaan, serta mengoptimalkan promosi secara presisi—kemampuan yang tidak dimiliki penjual kecil atau platform baru.
Netralitas platform menjadi konsep yang makin sering diperdebatkan. Secara sederhana, netralitas menanyakan: apakah platform memperlakukan semua penjual secara setara di area yang menentukan—pencarian, rekomendasi, dan program promosi? Misalnya, jika algoritma memprioritaskan produk milik sendiri atau afiliasi, konsumen mungkin tetap merasa “dapat rekomendasi terbaik”, tetapi pesaing kehilangan kesempatan bersaing. Ini penting karena di pasar online, satu pergeseran kecil di ranking bisa mengubah omzet secara drastis. Seorang penjual bisa turun 30% dalam seminggu hanya karena perubahan logika rekomendasi, tanpa tahu alasan teknisnya.
Kolusi algoritma adalah isu yang lebih rumit. Dalam kartel konvensional, pelaku usaha bertemu atau berkomunikasi untuk menyepakati harga. Di dunia algoritma, keseragaman harga dapat terjadi tanpa kesepakatan eksplisit. Perusahaan dapat memakai sistem penetapan harga otomatis yang “mengamati” harga pesaing dan menyesuaikan secara real-time. Akibatnya, harga bisa menjadi stabil dan seragam seperti kartel, tetapi pembuktian hukum menjadi sulit karena tidak ada “pertemuan kehendak.” Masukan KPPU dalam pembahasan revisi UU menekankan bahwa fenomena ini perlu diakui dalam norma baru agar penegakan tidak selalu kalah cepat dari teknologi.
Contoh yang dekat adalah perang harga di kategori komoditas cepat, seperti aksesori ponsel atau kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi tertentu, harga turun ekstrem selama berminggu-minggu, lalu mendadak “rapi” di angka yang mirip antar-penjual besar. Apakah itu karena strategi masing-masing yang kebetulan sama, atau karena algoritma penyesuaian harga yang saling mengunci? Pertanyaan ini yang ingin dijawab dengan pendekatan forensik data. Di sini, kemampuan analitik menjadi sama pentingnya dengan tafsir hukum.
AI juga membuka pintu pada diskriminasi harga yang sangat personal. Satu pengguna bisa melihat harga sedikit berbeda dari pengguna lain, berdasarkan riwayat belanja dan kesediaan membayar. Pada level tertentu, personalisasi adalah fitur. Namun bila dipakai untuk “memeras” kelompok tertentu atau mengunci pengguna agar sulit membandingkan harga lintas platform, maka persaingan melemah. Karena itu, isu dominasi data tidak hanya menyangkut privasi, tetapi juga struktur kompetisi: data menjadi “modal” yang menentukan siapa bisa mengatur pasar.
Kaitan dengan keamanan siber dan integritas data pun tak terelakkan. Ketika algoritma dan data menjadi pusat persaingan, risiko kebocoran atau manipulasi juga meningkat. Pembahasan tentang ekosistem AI dan keamanan digital, misalnya dalam ulasan AI untuk keamanan siber, membantu melihat bahwa penguatan teknologi harus dibarengi tata kelola. Insight akhirnya: di ekonomi algoritmik, keadilan pasar bergantung pada transparansi proses yang tidak terlihat.
Revisi regulasi persaingan usaha: perluasan definisi pasar digital dan kesiapan KPPU di era AI
Pembahasan perubahan ketiga UU No. 5/1999 yang mulai digulirkan Komisi VI DPR pada akhir 2025 membawa pesan jelas: kerangka lama perlu disesuaikan dengan realitas baru. Di ekonomi digital, definisi “pasar” tidak selalu identik dengan wilayah geografis atau jenis barang yang mudah dikelompokkan. Satu aplikasi bisa menjadi pasar, gerbang pembayaran, ruang iklan, sekaligus media hiburan. Tanpa perluasan definisi pasar digital, praktik antipersaingan dapat bersembunyi di celah kategori.
Masukan KPPU menekankan beberapa area yang perlu tertangani secara eksplisit: dominasi data, netralitas platform, kolusi algoritma, serta bentuk baru penyalahgunaan posisi dominan. Ini mencakup pembatasan akses data bagi mitra, desain algoritma yang diskriminatif, hingga predatory pricing yang ditenagai AI. Jika dulu predatory pricing dibaca sebagai “jual rugi” dalam periode tertentu, kini praktiknya bisa jauh lebih canggih: diskon ekstrem hanya ditargetkan pada wilayah yang sedang dimasuki pesaing, sementara wilayah lain tetap dijaga marginnya. Dampaknya, pesaing kehabisan napas tanpa publik menyadari adanya strategi sistematis.
Dalam konteks awal 2026, KPPU juga menunjukkan transformasi metode kerja. Penegakan tidak cukup mengandalkan dokumen fisik atau kesaksian. KPPU memperkuat analisis berbasis forensik data, riset pasar digital, serta kolaborasi lintas negara. Kolaborasi internasional penting karena banyak platform beroperasi melampaui batas yurisdiksi, sementara arus data dan iklan bersifat global. Ketika sebuah kebijakan algoritma diambil di kantor pusat regional, dampaknya bisa dirasakan sampai pedagang di Solo atau Makassar.
Perlu dicatat, modernisasi regulasi bukan berarti memusuhi inovasi. Tujuannya justru menjaga agar inovasi tidak berubah menjadi dominasi yang menutup pintu pendatang baru. Contoh sederhana: bila sebuah marketplace mengharuskan penjual memakai layanan logistik tertentu agar dapat label “pengiriman cepat”, itu mungkin meningkatkan mutu layanan. Tetapi jika syaratnya mengunci dan tidak memberi kesempatan setara bagi penyedia logistik lain, maka efek jangka panjangnya bisa mengurangi kompetisi dan menaikkan biaya.
Untuk mengilustrasikan arah kebijakan, berikut daftar isu yang lazim dijadikan indikator awal dalam pengawasan pasar digital—bukan sebagai vonis, melainkan titik mulai evaluasi:
- Self-preferencing: produk internal/afiliasi lebih sering muncul di pencarian atau rekomendasi dibanding produk setara.
- Eksklusivitas yang menutup akses: penjual atau merek dipaksa memilih satu platform agar dapat fasilitas tertentu.
- Predatory pricing berbasis wilayah/segmen: diskon ekstrem ditargetkan untuk mengusir pesaing dari kategori tertentu.
- Diskriminasi algoritmik: perubahan ranking tanpa transparansi yang berdampak pada banyak penjual kecil.
- Penguncian ekosistem: integrasi pembayaran, iklan, dan logistik menciptakan biaya pindah yang terlalu tinggi.
Di sisi lain, pembuat undang-undang perlu menjaga agar aturan tetap aplikatif. Terlalu teknis bisa cepat usang, terlalu umum bisa sulit ditegakkan. Kuncinya adalah prinsip: transparansi, non-diskriminasi, dan akses yang adil. Insight akhirnya: revisi UU persaingan akan diuji bukan oleh pasal yang paling keras, tetapi oleh definisi yang paling tepat untuk menangkap realitas algoritmik.
Dampak dominasi platform e-commerce terhadap UMKM, konsumen, dan inovasi: studi kasus naratif dari penjual hingga pembeli
Ketika satu atau dua platform e-commerce menjadi pintu utama belanja, dampaknya menyebar ke seluruh rantai nilai. UMKM mendapat akses pasar luas, tetapi juga menghadapi ketergantungan yang tidak selalu disadari sejak awal. Mari kembali ke “Toko Rina”. Setelah bergabung, Rina menikmati lonjakan pesanan saat kampanye tanggal kembar. Namun perlahan, ia menyadari biaya yang menempel pada setiap transaksi: komisi, biaya layanan, biaya iklan, dan potongan subsidi promo. Secara nominal, pendapatan kotor naik, tetapi laba bersih menipis. Rina lalu menaikkan harga sedikit, tetapi algoritma membuat produknya kalah bersaing karena skor harga dibanding toko besar yang sanggup bermain margin.
Dari sisi konsumen, dominasi bisa terasa seperti stabilitas: aplikasi yang sama, pembayaran yang sama, layanan yang makin mulus. Tetapi risiko jangka panjangnya adalah berkurangnya pilihan. Saat pesaing mengecil atau keluar, promo bisa berkurang dan harga cenderung naik perlahan. Ini selaras dengan kekhawatiran klasik dalam teori monopoli: ketika tekanan kompetisi melemah, insentif efisiensi menurun. Konsumen mungkin tidak merasakan perubahan drastis dalam semalam, tetapi dalam 12–18 bulan, pola biaya layanan dan harga bisa bergeser.
Dampak lain adalah inovasi yang “terpusat”. Platform besar sering menjadi inkubator fitur baru—live shopping, affiliate, integrasi logistik, hingga kredit konsumsi. Namun, jika inovasi hanya mungkin berkembang di satu ekosistem, pemain kecil sulit membangun diferensiasi. Mereka terpaksa mengikuti format yang ditetapkan platform dominan. Pertanyaannya: apakah inovasi masih lahir dari kompetisi, atau dari kepatuhan pada satu standar?
Penguncian ekosistem juga menimbulkan efek pada sektor pendukung. Misalnya, ketika layanan logistik dan gudang diinvestasikan besar-besaran oleh platform tertentu, itu bisa meningkatkan kualitas pengiriman nasional. Tetapi pada saat yang sama, penyedia logistik independen bisa terdesak bila aksesnya dibatasi. Perkembangan investasi infrastruktur logistik marketplace—seperti yang sering dibahas dalam konteks investasi logistik oleh platform besar—menunjukkan dua sisi: efisiensi meningkat, namun posisi tawar mitra bisa melemah bila aturan aksesnya tidak setara.
Dominasi juga punya dimensi psikologis di level penjual. Banyak UMKM menggantungkan pemasaran pada satu dashboard iklan dan satu sistem penilaian. Ketika ada perubahan kebijakan atau penalti, mereka merasa “diputus” dari pasar. Di sinilah pentingnya transparansi dan mekanisme keberatan yang jelas. Tanpa itu, penjual kecil akan bermain aman: meniru produk yang laku, menghindari eksperimen, dan akhirnya inovasi produk lokal justru mandek.
Awal 2026, ketika KPPU menajamkan pengawasan, dampak yang diharapkan bukan sekadar sanksi, melainkan koreksi perilaku pasar. Bila platform terdorong untuk lebih netral, penjual mendapat kesempatan tumbuh tanpa harus membayar “pajak keterlihatan” yang berlebihan. Bila data dan algoritma diawasi secara proporsional, konsumen mendapatkan harga yang terbentuk dari kompetisi nyata, bukan keseragaman otomatis. Insight akhirnya: persaingan yang sehat bukan anti-platform besar, melainkan pro-ruang bernapas bagi pelaku kecil dan ide baru.
Strategi pengawasan dan kepatuhan: apa yang perlu disiapkan platform, penjual, dan pembuat kebijakan agar pasar online tetap kompetitif
Menjaga persaingan usaha di pasar online membutuhkan kombinasi: penegakan hukum, desain kebijakan yang cermat, dan budaya kepatuhan. Di level otoritas, KPPU dapat memprioritaskan pendekatan berbasis risiko. Artinya, bukan menunggu laporan semata, tetapi memetakan kategori yang paling rentan: sektor dengan konsentrasi tinggi, pola diskon ekstrem yang berulang, atau perubahan algoritma yang memukul ribuan penjual sekaligus. Di level teknis, forensik data menjadi alat utama—menguji apakah ada pola self-preferencing, diskriminasi ranking, atau penetapan harga yang “terkunci” oleh mesin.
Platform besar juga punya ruang untuk membuktikan bahwa skala tidak harus berujung domimasi yang merugikan. Salah satu langkah praktis adalah menerbitkan penjelasan ringkas tentang faktor-faktor ranking dan rekomendasi, setidaknya pada level prinsip. Transparansi tidak berarti membuka rahasia dagang, tetapi memberikan kepastian prosedural: penjual tahu apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana mengajukan keberatan bila terjadi penalti. Selain itu, platform dapat memisahkan unit yang mengelola private label dari unit yang mengatur ranking, sehingga mengurangi konflik kepentingan.
Bagi penjual, strategi bertahan tidak cukup dengan mengejar viral. Mereka perlu membangun diversifikasi kanal: memiliki pelanggan langsung melalui chat commerce, website sederhana, atau bergabung di beberapa marketplace. Memang tidak mudah—ada biaya konten, layanan pelanggan, dan manajemen stok. Namun diversifikasi mengurangi risiko ketika satu platform mengubah kebijakan. Di sini, literasi digital UMKM menjadi agenda yang sama pentingnya dengan penegakan. Pemerintah daerah, asosiasi, dan kampus bisa berperan melatih cara membaca metrik iklan, menghitung margin setelah seluruh potongan, serta menyusun kontrak kerja sama yang tidak merugikan.
Pembuat kebijakan pun perlu memikirkan keseimbangan: mendorong investasi tetapi menjaga kompetisi. Arus modal asing, misalnya, sering memperkuat ekosistem digital lewat pendanaan dan teknologi. Namun tanpa pagar yang tepat, investasi dapat mempercepat konsolidasi pasar. Diskursus lebih luas tentang keterkaitan investasi dan struktur industri—seperti yang dibahas dalam analisis investor asing di sektor keuangan—mengajarkan bahwa desain aturan harus mencegah ketergantungan sistemik pada segelintir pemain.
Di sisi lintas negara, penting pula belajar dari pengalaman otoritas lain yang menyelidiki dominasi ekosistem digital. Ketika Uni Eropa, misalnya, menajamkan penyelidikan terhadap perusahaan teknologi, yang diuji bukan hanya harga, tetapi juga praktik penguncian dan akses pihak ketiga. Referensi semacam kasus penyelidikan otoritas Eropa membantu melihat bahwa tren global bergerak ke arah pengawasan struktur platform, bukan sekadar transaksi per transaksi.
Terakhir, kepatuhan perlu dibangun sebagai kompetensi bisnis, bukan beban. Platform yang mendesain sistem promosi dengan prinsip non-diskriminasi akan lebih dipercaya. Penjual yang menyimpan data transaksi rapi akan lebih mudah membuktikan kerugian bila terjadi praktik tidak adil. KPPU yang konsisten dengan metodologi berbasis bukti akan lebih kuat menghadapi tantangan pembuktian algoritmik. Insight akhirnya: masa depan e-commerce Indonesia ditentukan oleh satu hal sederhana namun sulit—membuat teknologi tunduk pada kompetisi yang fair, bukan sebaliknya.
